BKK Tidak Merata, Desa yang Tak Tersentuh Minim Perhatian, yang Menerima Justru Jadi Sorotan

Kabupaten Bogor/Sukabumi, amunisicyber.my.id – Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa kembali menjadi sorotan. Selain dinilai tidak merata, penggunaan anggaran di sejumlah desa penerima juga menuai pertanyaan dari masyarakat.

Di Kabupaten Sukabumi, BKK hanya menyasar sebagian desa. Dari ratusan desa yang ada, hanya puluhan desa yang menerima bantuan dengan nilai berkisar antara Rp25 juta hingga Rp75 juta per desa. Kondisi ini memicu keluhan dari desa lain yang tidak tersentuh program, karena merasa kurang mendapat perhatian dalam pembangunan.

Sementara itu di Kabupaten Bogor, nilai BKK jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per desa melalui berbagai program bantuan keuangan.

Namun, besarnya anggaran tersebut tidak serta-merta lepas dari sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan realisasi penggunaan dana di lapangan.

“Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Ketua Tim Hukum Amunisicyber.

Ketimpangan ini menimbulkan dua persoalan sekaligus. Di satu sisi, desa yang tidak menerima bantuan merasa dianaktirikan. Di sisi lain, desa yang menerima justru menghadapi tekanan publik terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.

Minimnya keterbukaan informasi serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi faktor yang memperkeruh situasi. Padahal, transparansi merupakan kunci agar program bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran BKK, baik dari sisi pemerataan maupun pengawasan. Tanpa perbaikan, program yang seharusnya menjadi solusi pembangunan desa justru berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan. (Wahyu)